Dasar Hukum Pembentukan Lembaga

KAB GUNUNGKIDUL

Berdasarkan Peraturan Bupati No 70 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan bahwa dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, dinas dipimpin oleh seorang kepala dinas yg berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

LANDASAN HUKUM

1.       Undang-Undang Nomor 15 tahun 1950 tentang Pembentukan daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara RI tahun 1950 nomor 44);

2.       Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2015 nomor 58, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5679);

3.       Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang tahun 1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (berita Negara RI tahun 1950 nomor 59);

4.       Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2016 nomor 114, tambahan Lembaran Negara RI nomor 5887);

5.       Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 6 tahun 2016 tentang urusan Pemerintahan Daerah (lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 15);

6.       Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2016 nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul nomor 16).



Disperindag Kabupaten Gunungkidul